Pilwali Surabaya 2010, PDIP target Menang !

Pemilu Surabaya [dot] Com. Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jatim mematok target menang pada pilwali surabaya 2010 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD PDIP Jatim, H. Sirmadji. “Langkah yang tepat dan jitu harus diterapkan termasuk memilih koalisi dengan partai lain” Ungkap H. Sirmadji pada sebuah kesempatan.

Saat ini, terjadi berbagai wacana dan spekulasi mengenai kandidat cawali maupun mitra koalisi PDIP pada Pilwali Surabaya 2010. seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa terdapat rumor bahwa PDIP akan menggandeng Partai Demokrat untuk memenangkan Pilkada. Namun hal tersebut ditepis oleh H. Sirmadji, “Itu semua kami lihats sebagai kewajaran dalam demokrasi. Keluarga besar PDIP tidak boleh terpancing oleh berbagai manuver politik yang berkembang di lapangan, justru bisa melemahkan dukungan”.

Saat ini PDIP masih ngotot mengusung Bambang DH sebagai cawali, sedangkan posisi cawawali terdapat dua nama yang dalam penggodokan, yaitu Saleh Ismail Mukadar dan Wisnu Sakti Buana. PDIP juga terlihat mulai melakukan sosialisasi dan mendekati masyarakat dalam rangka memenangkan cawali dan cawawali yang mereka usung.

Peluang Calon Independen

Pemilihan umum walikota Surabaya akan berlangsung pada Juni 2010. Namun bursa calon dan saling dukung mendukung untuk maju sebagai cawali sudah ramai. Mulai dari calon parpol sampai calon perseorangan (Independen). Seperti dukungan dari Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HTK) kota Surabaya, terhadap Alisjahbana. Mantan Sekretaris Kota Surabaya yang pernah gagal dalam pencalonan Walikota 2005 lalu untuk didorong maju di 2010.

Dalam pilwali 2010 nanti mungkin ada perbedaan untuk pertama kalinya karena diperbolehkannya calon perseorangan, inilah untuk pertama kali dalam pemilu Surabaya setelah KPU Surabaya menetapkan secara resmi, yang tertuang dalam peraturan KPU nomor 15/2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala untuk membolehkan adanya calon perseorangan disamping dari partai.

Namun pencalonan melalui jalur perseorangan dan jalur parpol bukan tidak ada perbedaan. Perbedaan pada sang calon perseorangan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh KPU, seperti calon perseorangan harus didukung sekurang-kurangnya 3% dari total jumlah penduduk, dan dukungan harus dibuktikan dengan KTP dan daftar nama serta alamat pendukungnya. Sedangkan jumlah populasi kota Surabaya sekarang 2,3 juta jiwa penduduk, itu Berarti calon perseorangan minimal harus mengumpulkan 84 ribu KTP dan nama-nama pendukungnya.

Apakah hanya itu saja syarat calon walikota perseorangan? Tentu tidak, syarat-syarat lain telah menunggu juga seperti harus berusia di atas 30 tahun serta minimal berpendidikan SLTA dan sederajatnya serta tidak pernah dijatuhi sanksi pidana minimal 5 tahun.

Menurut Eko Sasmito Ketua KPU Surabaya selain telah membuka jalur perseorangan pada pilwali 2010. KPU Surabaya akan terus melakukan diskusi dan perlu mengambil pengalaman dari daerah dan kota-kota seperti Kediri, Madiun, Probolinggo dan Mojokerto yang telah lebih dulu.

Pilwali Surabaya 2010; PKB Masih Kebingungan

Tidak seperti partai lainnya yang sudah melakukan pentahapan persiapan pemilu Walikota (Pilwali) Surabaya 2010, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih mau membahas tahapannya.

PKB tidak mempunyai kendaraan sendiri, mengingat dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2009, perolehan PKB di DPRD Surabaya tidak cukup 15% dari total kursi. “Mau tidak mau, PKB harus berkolaborasi dengan partai lainnya untuk bisa mengusung calon walikota ke Pilwali Surabaya di 2010 mendatang. Tapi kita masih mau membahas pentahapannya dan belum me-launching,”tukas MUSYAFAK Ketua DPC PKB Surabaya yang dikutip Pemilu Surabaya [dot] Com dari Suarasurabaya.net.

Begitu pula tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis), kata MUSYAFAK, Jumat (16/10), belum diterbikan DPP PKB. Juklak biasanya mengatur soal Mantap (Mahkamah Penetapan), pembentukan Tim 9 serta konvensi. Selama juklak dan juknis belum diterbitkan DPP PKB, MUSYAFAK mengatakan, tidak berani mendahului pusat. Ini belajar pengalaman dalam Pilgub Jawa Timur dimana ACHMADI diusung PKB untuk menjadi kandidat Gubernur Jawa Timur.

“Imbasnya, Pak ACHMADI hanya menjadi ‘korban’ saja. Kita tidak mau mengulang kejadian itu. Meski demikian, kita sudah menyiapkan Tim 5 yang diketuai ALI YAKUB untuk menyusun aturan main, jadual dan cara pendaftaran.”kata MUSYAFAK.

Tim 5, kata MUSYAFAK, nantinya juga akan mempersiapkan pentahapannya serta memutuskan menggunakan AD/ART yang lama atau yang baru. Kalau tetap menggunakan Mantap, MUSYAFAK meminta DPW PKB Jawa Timur hendaknya tidak ikut campur.

Sedangkan soal koalisi dengan partai lain, MUSYAFAK menyebut, akan menunggu keputusan dari Pusat. Artinya, apakah menggunakan koalisi permanen seperti yang dilakukan antara DPP PKB dengan DPP Demokrat atau tidak. “Pasalnya, di Surabaya ada ‘koalisi pengkhianatan’ sedangkan di pusat seperti sekarang. Jadi kita akan minta ketegasan DPP PKB mengenai koalisi ini,”pungkas MUSYAFAK.

Alisjahbana Siap Jadi Walikota Surabaya

Sementara itu, Alisjahbana menyatakan dirinya semakin mantap untuk maju menjadi calon walikota pada pilwali surabaya mendatang. Jika tidak melalui parpol, pria yang kini menjabat kepala pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil itu siap maji melalui jalur independen.”mau lewat parpol atau Independen, sama saja,” ujarnya (Jawapos:12-10-2009)

Dia menambahkan, selama ada dukungan riil dari masyarakat dirinya siap untuk maju dalam pilwali mendatang. “selama ini, saya tidak pernah minta jabatan, tapi jika memang ada dukungan mengapa tidak,”ucapnya.

Berbeda dengan Bambang yang bersedia dicalonkan menjadi calon wakil walikota, Alisjahbana menolak jika dicalonkan menjadi wakil walikota. Alasannya posisi walikota lebih leluasa dalam membangun Kota Surabaya.

Jika Alisjahbana benar-benar maju maka, pertarungan pada Pilwali Surabaya mendatang bisa berjalan seru. Karena, sebagian nama yang bertarung adalah nama-nama lama yang pernah bertarung pada Pilwali 2005 lalu. Ditambah lagi beberapa nama yang siap maju melelui jalur independen salah satunya M. Sholeh, mantan politikus PDIP yang memenangi gugatan suara terbanyak untuk pemilu legislatif lalu.

Bambang D.H Siap jadi Wakil Wali Kota (Wawali)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Bambang D.H. sudah tidak bisa lagi menjabat Wali Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan Bambang D.H. sudah dua kali menjabat jabatan yang sama. Tapi, hasil Rakercabsus PDIP memutuskan untuk mengusung dua nama yakni Bambang D.H dan Saleh Ismail Mukadar sebagai calon walikota atau calon wakil walikota surabaya pada Pilwali Surabaya 2010 mendatang.

Untuk dapat maju lagi menjadi calon walikota, PDIP mengajukan uji materi atau Judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Pemda. Pasal yang digugat adalah pasal 58 huruf o yang berbunyi calon kepala darah dan wakil kepala daerah adalah warga negara RI yang memenuhi syarat: belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Meskipun pengajuan uji materi atas pasal yang sama pernah dilakukan oleh H.M. Said Sagaf (bupati Bantaeng Sulsel 1993-1998 dan Bupati Mamasa Sulbar 2003-2008) yang hasilnya MK menolak Gugatan tersebut, namun uji materi tetap diajukan dengan alasan kasus Bambang sedikit berbeda dengan kasus H.M. Said Sagaf .

Bambang pada periode pertama menggantikan Walikota Surabaya sebelumnya, Cak Narto-Sunarto Sumoprawiro-yang lengser sebelum masa jabatannya habis. Baru setelah itu Bambang terpilih menjadi Walikota surabaya melalui pemilihan langsung. Seperti diberitakan, Bambang siap maju dalam Pilwali mendatang. “ Di manapun saya siap, mau jadi calon wali kota atau calon wakil wali kota atau tidak dicalonkan,”ucap Bambang (jawapos;12-10-2009). Untuk saat ini Dia lebih memilih menunggu keputusan MK.

Menurut Bambang larangan menjabat dua priode ditujukan pada jabatan yang sama, sehingga dia berhak menjadi Wakil Wali kota Surabaya periode mendatang, untuk itu jika MK menolak gugatan partainya, dia siap untuk dijadikan calon wakil walikota dari PDIP. Baginya menjadi walikota atau wakil walikota sama saja, yang terpenting dia bisa mengabdi untuk membangun kota Surabaya agar lebih baik.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan bahwa pencalonan dirinya atau siapa saja dari PDIP harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan partai. Dia berharap agar dalam Rakercabsus tidak ada rekayasa sehingga bisa menjaring calon walikota dan wakil walikota yang sesuai dengan keinginan konstituen.

Ditemui secara terpisah, Saleh ismail Mukadar mengatakan bahwa DPC tidak akan memutuskan sendiri calon walikota dan calon wakil walikota. Ketua DPC PDIP Surabaya ini menambahkan bahwa hal tersebut bertujuan menghindari friksi di internal partai.

Keputusan DPP PDIP yang mengusung dua nama yakni Bambang D.H dan Saleh Ismail Mukadar untuk di jadikan menjadi calon walikota atau calon wakil walikota akan dilaksanakan secara hati-hati. DPP terlebih dulu akan menurunkan tim khusus ke Surabaya untuk mensurvei konstituen PDIP dan masyarakat Surabaya pada umumnya. Mereka akan mencari informasi dari masyarakat mengenai siapa diantara dua calon walikota tersebut yang lebih dikehendaki untuk memimpin Kota Pahlawan.

PDIP dilamar Tiga Partai

Gejolak politik di PDIP menjelang Pilwali Surabaya 2010 mendatang semakin memanas. Meskipun selama ini akan mencalonkan kandidat walikota dari internal partai, tawaran untuk berkoalisi dari partai lain terus berdatangan. Bahkan, dari partai yang selama ini dikenal selalu berseberangan dengan partai dengan ikon Megawati tersebut.

Sedikitnya tiga partai besar sudah merapat dan berkomunikasi politik dengan PDIP. Partai yang merapat tersebut, di antaranya adalah Partai Demokrat, Partai Gerindra, hingga PKS.

Ketua DPC PDIP Surabaya Saleh Mukadar, dia membenarkan ada beberapa partai yang telah melakukan komunikasi politik untuk berkoalisi pada pilwali Surabaya 2010 mendatang. Seperti yang dikutip Pemilu Surabaya [dot] Com dari beritajatim.com, Meski telah dilamar oleh beberapa partai besar untuk berkoalisi pada pilwali mendatang, tetapi pihaknya masih belum memutuskan. "Masih belum diputusakan, kita akan bicarakan lebih lanjut," Kata Saleh.

Saat ini, PDIP sudah mengantongi beberapa nama yang menurut informasinya sebagai calon kuat untuk menjadi kandidat yang diusung oleh PDIP, yakni Bambang DH. Berdasar keterangan Saleh, nama Bambang DH, saat ini masih menjadi favorit dalam internal PDIP, syaratnya jika tidak terganjal di Mahkamah Konstitusi.

Sholeh Lirik Jalur Independen

Meskipun pelaksanaannya masih lama, namun gaung kompetisi dalam merebutkan kursi Walikota Surabaya sudah mulai terasa. Setelah partai-partai disibukkan dengan dinamika internal perebutan tiket, kini giliran calon independen yang sudah mulai muncul. M. Sholeh, salah satu nama yang bakal maju dalam Pilwali mendatang mulai bermanuver dengan mendatangi kantor KPUD Surabaya untuk mempertanyakan tata cara pendaftaran bagi para calon perseorangan.

Dengan ditemani oleh para pendukungnya, mantan caleg PDIP Kota Surabaya ini mendesak kepada KPU untuk mempermudah proses pendaftaran bagi para calon perseorangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. ”Meskipun waktunya masih lama, namun bagi calon perseorangan harus mulai mempersiapkan sejak sekarang,” ujarnya.

Sholeh menambahkan, Surabaya mendatang membutuhkan figur kepemimpinan kaum muda, karena disamping dibekali dengan idealisme perubahan, kaum muda juga memiliki tenaga yang lebih untuk mensejahterakan rakyat. ”Kompleksitas masalah yang ada di Surabaya sangat membutuhkan pemimpin dari generasi muda, ” imbuhnya.

Disinggung mengenai kesiapan materiilnya, mantan aktivis PRD ini mengaku siap lahir batin, karena sebagai seorang advokat yang sudah menangani kasus-kasus besar dirinya memilki kecukupan modal untuk membiayai pencalonannya. ”Saya jadi advokat sudah lama, jadi saya punya modal yang bagus, ” paparnya.

Sementara itu Eko Waluyo anggota KPUD Surabaya yang menemui rombongan Sholeh mengatakan sesuai dengan peraturan yang ada memang kandidat perseorangan diperbolehkan untuk mencalonkan diri, namun yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat pendaftaran yang harus dipenuhi.

Syarat pendaftaran yang dimaksud, lanjut Eko adalah mengumpulkan bukti dukungan minimal 3 persen dari jumlah penduduk Kota Surabaya. ”Bukti dukungan harus dibuktikan dengan foto copy KTP warga asli Surabaya, ” ujar mantan ketua KPUD Surabaya ini.

Pihaknya juga berjanji tidak akan mempersulit proses pendaftaran pasangan calon Pilwali baik itu dari unsur partai maupun dari unsur perseorangan. Namun dirinya masih menunggu surat dari DPRD Surabaya tentang pelaksanaan Pilwali. ”Karena prosesnya masih lama, jadi tentunya semua pihak harus menahan diri terlebih dahulu,” pungkasnya

Demokrat Gandeng PDIP di Pilkada Surabaya?

Merapatnya Ketua Dewan Penasehat DPP PDI Perjuangan, Taufik Kiemas ke Partai Demokrat langsung disikapi DPD Partai Demokrat Jatim. Mereka berencana menggandeng PDIP dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2010 mendatang.

DPD Partai Demokrat (PD) Jatim menawarkan DPD PDIP Jatim untuk menetapkan calon wakil walikota (cawawali) untuk dipasangkan dengan calon walikota (cawali) yang diusung DPD PD Jatim yaitu Arif Afandi dan Wisnu Wardhana.

"Kalau cawali-nya sudah pasti kita usung Arif dan Wisnu. Sedangkan cawawali-nya dari PDIP. Terserah siapa yang akan diusung oleh PDIP," kata Ketua Umum DPD PD Jatim, Imam Sunardi kepada wartawan di Kantor DPD PD Jatim, 09-09-2009.

Imam Sunardi mengaku punya alasan tertentu kenapa DPD PD Jatim memilih cawawali dari PDIP. Yakni, PD menjadi pemenang pemilu legislatif (pileg) 2009. Sementara, PDIP yang dalam pemilu 2004 sempat merajai kini menjadi pemenang kedua.

"Jadi, jaman sudah terbalik. Kalau dulu PDIP pantas mencalonkan kadernya sebagai cawali, sekarang harus wakilnya. Giliran yang menjadi walikota-nya dari Demokrat," ujarnya sambil tersenyum.

Soal cawali yang dipastikan diusung DPD, Imam Sunardi menyebut calonnya sementara baru dua yaitu Arif dan Wisnu. Dari dua calon ini, DPD lebih condong kepada Arif. "Arahnya nanti pasti ke Arif. Tapi, bukan berarti itu sudah jadi keputusan lho," ucapnya.

Calon lain seperti Fandi Utomo yang telah mengklaim dapat dukungan dari DPP, Imam Sunardi mengaku sudah mendengar kabar itu. Namun, dia membantah telah mendukungnya. Apalagi, sampai sekarang DPP belum pernah memberikan restu kepada siapapun kader Demokrat yang ingin maju dalam Pilwali.

"Itu hanya klaim dia. Jangankan Fandi, dua calon yang bakal kita usung saja belum ada restu dari DPP. Tapi, kita tidak minta restu, hanya petunjuk DPP saja. Karena, yang berhak menetapkan calon hanya DPD," jelasnya.

Arif Afandi sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPP. Sebab, siapapun yang akan dicalonkan sebagai cawali sepenuhnya ada ditangan Ketua Dewan Pembina Pusat Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Maju tidaknya saya sebagai cawali, saya serahkan sepenuhnya kepada lembaga survei yang dibentuk DPP. Hasil survei masyarakat Surabaya itu bakal menjadi pertimbangan SBY untuk memilih siapa yang terbaik dan layak dicalonkan dalam pilwali," jelasnya.

Menjelang Pilwali marak Bisnis Domain

Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya tahun 2010, dianggap sebagian kalangan sebagai ladang mengais rezeki. Jika biasanya bisanis yang dilirik adalah bisnis percetakan, tetapi yang dilakukan Achmad Lutfi, pemuda asal Sidoarjo ini berniat bisnis domain dan pembangunan web blog.

Sebelumnya, Lutfi membeli sebuah nama domain dengan nama walikotaku.com, dengan harapan kelak jika ada salah satu calon yang tertarik memakai nama domain tersebut maka Lutfi akan menjualnya. "Saya suka domain itu. Jika ada yang tertarik memiliki, saya lepas Rp 50 juta," kata Lutfi, seperti dikutip pemilu surabaya [dot] com dari detik.com, Selasa (6/10/2009).

Usaha yang lain, yang juga berhubungan dengan dunia maya adalah bisnis pembangunan web blog. Salah satunya adalah Agus Supriyadi. Menurut Agus, tidak sedikit, bakal calon walikota yang menggunakan dunia maya untuk mengkampanyekan program kampanyenya serta berinteraksi dengan komunitas dunia maya. Yang sudah memesan adalah Yusuf Husni, Adies Kadir (keduanya kader Golkar) dan M Sholeh, kader PDIP yang akan mencalonkan dari jalur independen.

Kedua fenomena tersebut diatas sebetulnya bukan hal baru di dunia maya, pada pemilu 2009 lalu presiden SBY juga membuat website untuk mempopulerkan dirinya dengan domain SBYPresidenku.com, bahkan ada yang menawarkan domain dengan nama sbyboediono.com dan sby-boediono.com dengan harga 300 juta (lihat Blog dijual).

Alisjahbana Calonkan Walikota !

PILWALI Surabaya 2010 bakal diramaikan oleh kandidat berpengalaman. Meski belum ada pengumuman siapa kandidat calon walikota dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, beberapa nama kandidat sudah mulai bermunculan. Kali ini giliran nama Alisjahbana yang didorong untuk maju kembali dalam pilwali mendatang. Dukungan terhadap Alisjahbana ditegaskan oleh Sukaryo perwakilan dari Pengurus Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Esa (HPK) Kota Surabaya. Menurut Sukaryo, sosok Alisjahbana dianggap mumpuni sebagai calon pemimpin Surabaya.

Selain memiliki pengalaman di bidang birokrasi, Ali juga dianggap sebagai sosok pemimpin yang jujur dan adil. “Yang jelas Pak Alisjahbana orang pas menjadi walikota mendatang. Beliau ini memiliki keahlian di segala bidang,” terang Sukaryo yang mengaku belum membicarakan persoalan ini kepada Alisjahbana. Namun Sukaryo menyakini dukungan dari HPK ini akan disambut baik oleh Alisjahbana untuk maju kembali dalam pilwali.

Rencananya, terang Sukaryo, pembicaraan terkait dukungan tersebut akan disampaikan setelah Lebaran nanti. “Saya yakin Pak Alisjahbana akan mau maju kembali,” kata Sukaryo dengan nada optimis.

Jika tawaran HPK ini diterima Alisjahbana, berarti untuk kedua kalinya Alisjahbana akan maju sebagai kandidat cawali, setelah 2004 lalu bersama Wahyudin Husein gagal memperebutkan jabatan walikota. “Kalau dulu mungkin buat masyarakat masih belum pas. Mungkin kali sosok Alisjahbana sudah pas di mata masyarakat,” ungkapnya.

Ditanya tentang kendaraan politik untuk maju dalam pilwali mendatang? Sumarno mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi politik dengan para petinggi partai di Surabaya hingga pusat.

Dikutip Pemilu Surabaya [dot] Com dari http://www.dutamasyarakat.com/

Walikota Ideal Untuk Surabaya

Pemilihan walikota Surabaya baru akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2010. Namun bursa calon dan hal-hal yang berbau kampanye mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir. Hal tersebut terlihat dari banyaknya baliho-baliho besar dan spanduk-spanduk calon kandidat walikota dan wawalikota yang terpampang di beberapa papan reklame di sudut-sudut jalan Kota Surabaya serta lobi-lobi politik yang banayk dilakukan kandidat pada partai-partai yang mempunyai suara signifikan pada pileg dan pilpres yang lalu.

Sekedar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, hari raya atau mendukung club sepak bola Persebaya, para kandidat calon walikota ini berupaya mensosialisasikan diri kepada masyarakat Surabaya serta membentuk citra positif sebagai modal awal membangun kepercayaan masyarakat.

Sebagai langkah awal, hal tersebut mungkin wajar-wajar saja. Namun perlu diingat, Kota Surabaya merupakan kota Metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Kota dengan segudang permasalahan yang kompleks dan diperlukan solusi-solusi penyelesaian yang cerdas dan komprehensif untuk mengatasinya tanpa harus mengorbankan pihak manapun.

Pada dasarnya persoalan-persolan yang muncul di kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya adalah persoalan-persolan yang sudah lama ada. Namun seiring dengan pergantian kepemimpinan persoalan-persoalan tersebut masih saja menjadi momok yang merusak citra Surabaya sebagai kota Metropolitan. Untuk itu dalam pilwali mendatang diharapkan akan muncul calon yang memang benar-benar mampu mengorganisasi dan melihat situasi, menginventarisasi masalah, dan merumuskan banyak alternatif solusi. Bukan calon-calon yang hanya mempunyai kepentingan sendiri dan golongannya.

Permasalahan yang mendera kota Surabaya memang sangat kompleks. Namun ada beberapa hal yang perlu dijadikan prioritas bagi walikota terpilih nanti. Pertama, pemberdayaan masyarakat melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selama ini bidang-bidang tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang. Masih banyaknya anak-anak di bawah umur yang berjualan Koran di perempatan jalan pada jam sekolah dan yang paling memprihatinkan adalah masih adanya balita di Surabaya dengan kondisi gizi buruk.
Kedua, Reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan profesionalisme pegawai dalam pelayanan public seringkali menjadi bahan kritik yang sangat tajam bagi para birokrat. Termasuk masih belum seimbangnya jumlah pegawai dan proporsi kerja.

Ketiga, kelestarian lingkungan. Sebagai kota besar Surabaya mempunyai banyak persoalan lingkungan, limbah pabrik dan sampah rumah tangga yang mencemari sungai membuat cadangan air bersih berkurang. Belum lagi banyaknya kendaraan bermotor dan limbah udara pabrik-pabrik sekitar Kota yang menjadikan kualitas udara menurun drastis sehingga dikhawatirkan akan menggangu kesehatan warga kota.

Keempat, Tata Ruang Kota. Penggunaan lahan kosong untuk dijadikan pemukiman liar seringkali dibiarkan begitu saja oleh pemkot, baru setelah terjadi gejala-gejala tidak normal Pemkot melakukan penggusuran yang justru menimbulkan masalah baru. Termasuk alih fungsi lahan yang sering dilakukan oleh para pemodal.

Calon walikota Surabaya harus menyusun Visi-Misinya sesuai dengan kondisi aktual dan realitas yang terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat yakin akan program kerja calon walikota yang secara otomatis akan menekan pemilih yang golput.

Pengalaman pemilu atau pilkada di beberapa daerah di Indonesia, angka golput selalu saja menjadi “pemenang” pemilu atau pilkada. Bukan tidak mungkin pilwali Kota Surabaya mendatang akan terjadi hal yang sama jika para kandiat calon hanya focus pada usaha menyosialisasikan figure tanpa memeperkenalkan ide-ide brilian dan agenda yang kongkrit untuk kebaikan dan kemajuan kota Surabaya.

Makelar PIlwali Bergentayangan

Menjelang pilkada sering terjadi lobi-lobi politik dari para kandidat kepada partai-partai politik, terutama partai politik yang mempunyai suara signifikan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Lobi-lobi politik tersebut dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi dan dicalonkan dari partai. Meskipun secara undang-undang pencalonan kepala daerah bisa dilakukan dengan jalan independen, namun tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan salah satu penentu calon akan dipilih masyarakat.

Untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik tertentu, seringkali calon mengandalkan jaringan di internal partai, baik di tingkat daerah maupun di pusat. Atau menggunakan jasa para “makelar” politik yang banyak bergentayangan menjelang pilkada. Para “makelar” yang kebanyakan merupakan oknum partai politik bahkan pengurus partai itu bermunculan untuk memanfaatkan statusnya atau pengaruhnya di partai, sehingga menarik perhatian calon.
Dari beberapa sumber menyebutkan para “makelar” politik mengambil sasaran kandidat dari kalangan Profesional maupun birokrat, karena pemahaman politiknya yang lemah sehingga mudah dimanfaatkan serta didukung kemauan dan materi yang besar. Untuk itu, seringkali para calon tidak segan-segan mengeluarkan modal fantastis untuk membiayai pergerakan para makelar politik tersebut.

Untuk menjadi makelar politik, kerja yang dilakukan harus benar-benar terukur. Dan hall paling mutlak yang harus dimiliki adalah jaringan internal partai yang kuat, mulai daerah hingga pusat. “Lobi-lobi di tingkat pusat merupakan hal utama yang harus diprioritaskan karena keputusan akhir berada di pimpinan pusat” ujar Ismed Rama yang pernah menjadi “makelar” politik (surabaya pagi; 29-09-2009). Disinggung mengenai tingkat keberhasilan praktek tersebut, Ismed mengatakan berkisar 20-30 persen. Namun ada juga yang sampai berhasil.
Menjelang Pilwali Kota Surabaya 2010, ditengarai banyak “makelar” politik yang bermunculan melobi bakal calon walikota maupun calon wakil walikota. Mengingat kota surabaya yang merupakan kota besar kedua di Indonesia maka kemungkinan akan banyak yang mencoba peruntungan dengan mencoba mencalonkan diri menjadi walikota ataupun wakil walikota. Mereka menjajikan calon kandidat mendapatkan rekomendasi dari partai yang diinginkan. Tentu saja, para “makelar” ini meminta imbalan uang Rp. 500 juta hingga Rp. 1 miliar. hal utama yang ditawarkan adalah kemampuan mereka yang bisa melobi politik ke struktural partai, baik di tingkat daerah hingga pusat.

Pada dasarnya pergerakan para ”makelar” politik ini didasari atas kepentingan pribadi, namun karena kebetulan statusnya sebagai pengurus partai maka nama partai ikut terbawa. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak Rouf mengatakan dirinya melihat adanya praktek makelar politik ini. Disinggung mengenai adanya kader PKB yang menjadi “makelar” politik, mantan ketua DPRD Surabaya ini menegaskan sejauh ini belum terlihat di internal partainya ada kader yang menjadi “makelar” politik. “Alhamdulillah di PKB masih steril dari “makelar” politik”. Ujar musyafak(surabaya pagi;29-09-2009).

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana. Sebagai partai yang memenangi pileg dan pilpres kemarin bukan tidak mungkin Partainya menjadi rebutan para calon yang menginginkan rekomendasi dari partai bentukan presiden SBY. “Saya belum melihat ada praktek “makelar” politik di Partai Demokrat, karena mekanisme pencalonannya masih belum dilakukan,”ujarnya. Lebih lanjut Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan walikota Surabaya harus diraih kader Demokrat. Apalagi Ketua Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI memback up siapapun walikota yang diusung partai demkokrat (surabaya pagi; 29-09-2009).

Untuk menjadi Walikota Surabaya paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp. 50 miliar. jika calon hanya menyediakan dana kurang dari itu, maka disinilah para “makelar” politik “bermain” dengan cara mencarikan donatur dengan imbalan proyek jika terpilih nanti. Proyek-proyek itupun sudah di mark up sedemikian rupa untuk bisa mengembalikan dana yang telah habis untuk membiayai “makelar” politik dan kampanye. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tidak benar. Serta cenderung asal-asalan dalam mengerjakan suatu proyek dan menjadi lahan korupsi.
Praktek makelar politik merupakan hal yang sudah lama terjadi, dan berkembang terus menerus seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di negeri ini. Berawal dari kultur politik pedesaan dan berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Dimana seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa atau daerah harus menyiapkan modal besar agar bisa dipilih.

Oleh sebab itu, jika ingin pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkembang dengan baik, maka para makelar politik ini harus dihilangkan. Ini merupakan tugas untuk partai-partai politik agar menindak tegas para kader yang menjadi “makelar” politik. Serta melakukan penjaringan calon pemimpin yang kompeten, yang bisa mewujudkan keinginan masyarakat luas.

Surabaya Milik Siapa?

Pemilu walikota Surabaya sebentar lagi akan dihelat, namun selama itu adakah calon pemimpin (kandidat walikota) Surabaya baru yang mampu dan berani melakukan sebuah transformasi kehidupan rakyat Surabaya menuju taraf hidup yang lebih baik secara keseluruhan, bukan menciptakan segelintir konglomerat-konglomerat di kota Surabaya. Tentunya dengan hal tersebut, kandidat walikota Surabaya berikutnya harus tahu betul situasi dan kondisi serta berpengalaman dalam menangani persoalan-persoalan kota yang kian hari kian bertambah, sehingga diharapkan yang menjadi Walikota kedepan bukan ‘pemimpin yang coba-coba’.

Walikota Surabaya kedepan harus mampu sebagai sosok pemimpin yang mengayomi masyarakatnya sekaligus seorang ‘manajer’ yang bertugas mengelola sumber daya Pemerintah Kota. Otonomi daerah harus diwujudkan dalam kerja-kerja yang nyata, bukan hanya menjadi trend pemerintah kota. Misalnya ketika otonomi masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, berbagai cara pun ditempuh dalam mengejar keuntungan ekonomi melalui kebijakan pembangunan. Pertokoan berkapasitas besar seperti pasar modern, menjadi salah satu pilihan pemkot/pemda untuk menjadi mesin ekonomi. Pembangunan mal dan pasar modern di Surabaya sudah overload, dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern tidak lepas dari sikap pemerintah yang mudah menerbitkan ijin pendirian pasar modern. Marginalisasi pasar tradisional terjadi karena desakan arus modal besar yang kuat ditambah kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada pemodal besar.

Fenomena maraknya pusat-pusat perbelanjaan modern ditanggapi beragam oleh para stakeholders yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional. Hal ini berkaitan dengan perbedaan kepentingan diantara para stakeholders tersebut. Esensi kebijakan publik adalah ”kepentingan publik”. Kepentingan publik merupakan hasil akhir dari proses tawar-menawar sekian banyak kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Kebijakan publik merupakan preferensi nilai dari para elit yang berkuasa. Seringkali kebijakan publik tidak merefleksikan tuntutan dari masyarakat luas ”rakyat”. Sikap para pedagang pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern adalah merasa dirugikan karena penurunan omset, dan kecewa karena pendapatnya tidak diakomodir dalam sebuah Perda. Para pedagang hanya dapat pasrah dan menganggap ancaman dari pasar modern merupakan tantangan bagi pasar tradisional.

Sehingga pantaslah bila kita menanyakan Surabaya milik siapa?, apakah segelintir konglomerat yang akan terus menikmati menguras habis segala bentuk potensi Surabaya sehingga berdampak tersingkirnya masyarakat kecil, atau Surabaya menjadi milik seluruh masyarakat Surabaya, tentunya pertanyaan tersebut lebih bijak walikota Surabaya berikutnya yang menjawab, sesungguhnya mau dibawa kemana Surabaya kedepan. Sehingga ‘even’ pilwali Surabaya 2010 mendatang bukan even seremonial semata, tapi memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Dikirim oleh Iza Sadzili, mahasiswa FH Unair

Substansi Pilkada Langsung (pilkadal) dalam Pemilihan Walikota Surabaya 2010

Secara normatif, pilkada langsung bukanlah semata-mata arena kontestasi kekuasaan, melainkan sebuah ruang yang terbuka bagi warga di aras lokal untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam alur pemikiran semacam itu, para kandidat justru dituntut “bertarung” untuk membicarakan berbagai isu yang terjadi di daerahnya. Sehingga melalui perdebatan gagasan, ide dan program yang ditawarkan oleh para kandidat, warga di daerah bisa sekaligus belajar untuk mendengar, ikut berbicara dan akhirnya membuat keputusan politik.

Tema pilkada langsung seharusnya masih harus terus disuarakan agar substansi pemilihan secara langsung dapat konsekuen dilaksanakan oleh pemimpin yang terpilih. Surabaya sebagai pusat kekuasaan politik terbesar kedua di negeri ini akan segera melangsungkan agenda pilkada langsung yakni pemilihan walikota (pilwali) tahun 2010. Substansi pemilihan secara langsung hendaknya terus menerus kita ulas agar sosok pemimpin (walikota) merupakan wujud dari harapan masyarakat surabaya.

Apa yang seringkali diharapkan dan dicita-citakan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Boleh dikatakan harapan untuk menjadikan pilkada langsung sebagai ajang pendidikan politik warga, bisa diibaratkan sebuah keinginan “menggantang asap”. Mengapa disebut sebagai sebuah harapan yang sia-sia ? Pertama, dari pengalaman kota surabaya yang telah menyelesaikan prosesi pilkada langsung (pemilihan walikota) tahun 2005 lalu, kurang terdengar walikota yang berbicara secara lantang tentang isu-isu substantif di yang ada di Surabaya, seperti bagaimana mengatasi problematika kemiskinan, akses warga miskin pada pelayanan dasar, dan sebagainya. Isu-isu substantif kedaerahan justru tenggelam di tengah hiruk pikuk “janji surga” yang diwartakan oleh kandidat walikota yang bersaing. Bahkan, ada kecenderungan sebagian besar kandidat walikota justru berbicara soal bagaimana memperbesar “kue” ekonomi, melalui strategi pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan PAD (yang dalam istilah ekonomi disebut big push strategy) dibandingkan bagaimana membagi “kue” ekonomi yang lebih merata, terutama pada kelompok marginal.

Kedua, selain memberikan “janji surga”, para kandidat walikota pada saat pemilihan walikota (pilwali) 2005 yang lalu juga seringkali menggunakan politik simulakra (pencitraan), sehingga tidak aneh kemudian ketika mendekati masa-masa kampanye, para kandidat walikota sibuk “membungkus” dirinya dengan menebar pesona yang menarik simpati warga. Misalnya, membangun citra intekektual-dengan meluncurkan buku atau menjadi pembicara di kampus-kampus; citra dermawan dengan meningkatkan jumlah sumbangan ke warga di masa-masa menjelang pilwali; citra moralis-agamais; dengan mendatangi forum-forum pengajian atau citra populis; dengan membuka warung murah dan sebagainya.

Sudah sangat jelas, dari kedua model kampanye di atas, warga tidak memperoleh pendidikan politik untuk menjadi pemilih (voters) yang berkualitas dan kritis, melainkan justru ditempatkan sebagai pendukung-obyek politik yang siap dimobilisasi (supporter). Kalau hal itu memang terjadi maka tentu saja para kandidat walikota yang tengah bertarung dalam pemilihan walikota surabaya 2010 mendatang tidak akan pernah peduli dengan kemiskinan, pengangguran hingga segala bentuk problematika perkotaan surabaya. Hal ini terbukti masih tingginya angka jumlah keluarga miskin serta pengangguran di Surabaya. Belum lagi persoalan gizi yang kian hari mendera keluarga diperkampungan pelosok-pelosok surabaya.

Akhirnya, semua gejala penurunan kualitas hidup warga surabaya ini mengandung makna bahwa kita perlu memikirkan kembali berbagai prosesi demokrasi yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir ini, yang ternyata tidak selalu berhubungan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan warga daerah. Itu berarti perayaan pilkada langsung ; pemilihan walikota bisa jadi bermata dua; menjadi berkah untuk membangun tatanan governance di daerah yang lebih baik, namun juga sekaligus bisa sebagai musibah yang datang kembali untuk kesekian kalinya bagi kelompok-kelompok marginal.

Fasum bagi penyandang cacat, PR bagi Kandidat Walikota

Kandidat walikota yang hendak bersaing pada Pilwali Surabaya 2010 mendatang mulai sekarang dapat menginventarisasi ‘masalah-masalah’ yang masih membelenggu Kota Surabaya. Salah satu masalah tersebut adalah fasilitas umum (fasum) yang kurang ramah bagi penyandang cacat. Fasum yang dimaksud seperti pembangunan jalan trotoar yang tidak rata atau naik turun.

Fasum yang ramah terhadap penyandang cacat merupakan bagian dari pelayanan publik kota-kota di banyak negara. Wuri Handayani, dikutip pemilu surabaya [dot] com dari Surabaya Raya, mengatakan bahwa “Pembangunan tata kota di Jawa Timur, Surabaya khususnya, menyulitkan penyandang cacat.”. Ia berharap kelak siapa saja kandidat yang terpilih menjadi Walikota Surabaya periode 2010-2015 adalah orang yang tanggap terhadap nasib penyandang cacat.

Memang benar yang dikatakan oleh Wuri Handayani, bahkan tidak hanya penyandang cacat, fasum yang hendak dibangun pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan faktor kelayakan. Banyak kita temui di ruas-ruas atau jalan-jalan di Surabaya tidak layak untuk dilalui oleh pengguna jalan. Hal ini kiranya menjadi PR sendiri bagi kandidat walikota Surabaya yang akan bersaing lewat Pilwali Surabaya 2010 mendatang. Semoga

Basis Tradisional versus Pencitraan dalam Pilwali Surabaya 2010

Semakin mendekati hari pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun 2010, diskursus mengenai pembelahan masyarakat mungkin masih relevan untuk dibicarakan. Akan banyak manuver politik yang dilakukan elite politik agar memperoleh dukungan dari basis masyarakat berdasarkan iktan tradisional. Pendeknya, manuver itu mempertegas kecenderungan utama pembelahan masyarakat Indonesia.

Pembelahan masyarakat (Liddle, 1992) disebut sebagai Sungai Budaya; memang tidak pernah berhenti. Dia terus bergerak, deras dan lambat. Di dalam aliran itu, banyak aliran yang mengalir terpisah tetapi suatu saat mereka bertemu dan berpisah kembali. Perjalanan aliran sungai ini sering dihalangi oleh batu, pohon tumbang dan mungkin kerikil. Dia dikotori sekaligus mendapatkan limpahan air bersih dari sungai lain. ’Sungai Budaya’ adalah formulasi dinamis dan tentu saja sebuah percakapan dramatis dari masyarakat yang bergumul dalam budaya itu. Dengan metafora demikian, interpretasi mengenai pembelahan masyarakat Indonesia; khususnya masyarakat Surabaya menjelang pilwali bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu.

Dalam sejarah, Soekarno (1964), misalnya, membelah masyarakat Indonesia menjadi tiga, yaitu, Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Dalam tataran politik praktis, kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI. Selanjutnya Geerz (1965) menyodorkan trikotomi Santri (PPP)-Abangan (PDI)-Priyayi (Golkar). Pada tahun 1970, Feith dan Castles menyodorkan pembagian yang lebih kompleks untuk Sungai Budaya tahun 1950-an, yaitu, nasionalisme radikal (PNI), tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), sosialisme demokratis (PNI-Masyumi) dan komunisme (PKI). Mencoba mengikuti Feith dan Castles, Dhakidae (1999) membagi masyarakat ke dalam 4 kelompok, yaitu, kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD). Sedangkan Suryadinata (2002) mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik ( Political Islam).

Tetapi mengikuti dinamika masyarakat Surabaya saat ini, yang bisa diidentifikasi melalui figur-figur tokoh politik yang mendapatkan dukungan massa, tampak bahwa Sungai Budaya yang ada terbelah dalam dua aliran besar, yaitu, Nasionalis dan Islam. Karena itu, manuver yang mereka lakukan pun secara otomatis memusat pada kedua aliran tersebut. Hal ini bisa diidentifikasi dari tidak munculnya nama seorang tokoh pun dari aliran tersebut yang mendapatkan dukungan luas dari responden. Namun yang harus dicermati adalah fenomena gelombang tsunami Partai Demokrat yang sebetulnya tidak memiliki basis tradisional mampu mendobrak asumsi ’sungai budaya’ sejak tahun 2004 hingga kemenangan mutlak pemilu 2009 kemarin (pileg dan pilpres). banyak kalangan menganggap kemenangan partai demokrat tidak lain sosok dan figur SBY. Bagaimana pendapat anda, bagaimana gerak perilaku pemilih dalam pemilihan walikota (pilwali) Kota Surabaya mendatang? Masih relevankah ’sungai budaya’ dalam mencerminkan perilaku memilihnya?

Pilkada Surabaya dan Golput

Meningkatnya golput dalam pileg dan pilpres hampir di sebagian kota/kabupaten beberapa waktu yang lalu tidak mustahil akan memuncak pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya pada 2010. Kinerja pemerintah, parlemen, dan partai-partai yang masih buruk di tengah berbagai pidato dan jargon tentang keadilan, korupsi, dan pengentasan kemiskinan bisa menjadi faktor penting yang mendorong meluapnya ekspresi kekecewaan masyarakat dalam pemilu.

Apalagi jika pilkada/pilwali mendatang tidak menawarkan format partisipasi publik yang lebih baik, mekanisme pencalonan para kandidat yang lebih transparan dan demokratis serta tidak ada jaminan bagi lahirnya elite politik yang lebih bertanggung jawab. Kandidat walikota mendatang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan visi yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Karena haruskah para pemilih digiring ke tempat-tempat pemungutan suara jika setelah pilwali ternyata mereka yang terpilih akhirnya hanya ”berpesta” di atas penderitaan rakyat?

Di sinilah letak pentingya kesadaran elite politik di partai, lembaga perwakilan, dan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Bukan rahasia umum jika kursi kekuasaan (walikota surabaya, pen) selalu menarik keterlibatan tidak hanya level Kota Surabaya, melainkan Provinsi hingga Pusat. Mereka harus sadar bahwa fenomena golput adalah suara protes rakyat yang tak lagi mampu bersuara. Golput bisa mendorong lahirnya sikap pembangkangan dan tindak anarki jika elite politik serta penyelenggara negara tidak cerdas dan tak kunjung becus mengelola republik ini. Pemilihan Walikota Surabaya 2010 mendatang harus memberikan garansi kesejahteraan pada masyarakat kota surabaya, kalau tidak, Golput akan selalu menjadi pilihan rakyat

Pentingnya Pemilu

Meskipun pemilu bukanlah satu-satunya arena berdemokrasi, namun pemilu memiliki arti yang sangat strategis bagi proses berdemokrasi di sebuah negara. Pertama, melalui pemilu warga negara dapat menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dimana rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya.

Kedua, melalui pemilu warga negara dapat mengekspresikan hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak-hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Ketiga, melalui pemilu dapat terbentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi (pengakuan dari rakyat). Tanpa pemilu maka pemerintahan hanya mewakili kepentingan elite atau sekelompok masyarakat seperti yang terlihat dalam sistem politik monarkhi, diktator dan otoriter.

Keempat, melalui pemilu pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan damai. Kelima, melalui pemilu dapat dilakukan rekruitmen politik secara terbuka. Dimana setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan publik.

Keenam, melalui pemilu konflik kepentingan yang ada di tingkat masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat, sehingga konflik bisa diselesaikan secara terlembaga dan tanpa kekerasan. Ketujuh, melalui pemilu dapat dilakukan pendidikan politik kepada semua warga negara. Karena dalam pemilu warga negara dididik untuk memahami hak-hak dasarnya sekaligus tanggung jawab sosialnya sebagai warga negara. Dengan pemilu warga negara juga akan terbiasa menerima perbedaan kepentingan, sehingga perbedaan kepentingan tidak menimbulkan ancaman bagi keutuhan negara.

Bercermin amuk massa Pilkada Tuban

Tanggal 29 April 2006, kota Tuban dalam keadaan mencekam. Seiring diberlakukannya jam malam untuk menertibkan masyarakat yang melakukan amuk massa saat dilakukan perhitungan suara hasil pilkada untuk memilih bupati Tuban. Amuk massa tersebut terjadi karena"ada isue"temuan terjadi kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan bupati lama [ibu Haeny] yang dijagokan GOLKAR bertarung merebut jabatan Bupati Tuban periode 2006-2010, sedangkan saingannya pasangan H Noor dan Go Tjong Ping dijagokan PKB -PDIP.

Kurang lebih 5 Jam, massa tak terkendali ini menumpahkan akumulasi kemarahan yang diekpresikan lewat tindakan Amuk Massa, Memang mengagetkan terjadinya amuk massa tersebut karena Tuban yang selama ini mendapat julukan kota WALI;secara umum kehidupan sosial rakyatnya adem ayem saja dan penuh toleransi,meskipun sangat jomplang kondisi taraf hidup rakyat kecil yang mayoritas berprofesi sebagai buruh, nelayan dan petani dibanding taraf hidup para elite2 birokratnya yang terlihat WAH banget,apalagi setelah harga BBM naik.

Bagaimana dengan pilkada surabaya tahun 2010 mendatang? Adakah potensi kerusuhan (amuk massa)? Kejadian amuk massa pilkada Tuban sudah 3 tahun yang lalu. Masyarakat Surabaya juga telah melewati serangkaian pemilu; mulai dari Pilgub, Pileg dan Pilpres yang lalu. Dan pada kenyataannya, masyarakat Surabaya melewatinya dengan damai tanpa adanya tumpahan kekecewaan yang berlebihan. Siapapun mungkin bisa kecewa dengan jago yang dipilihnya menelan kekalahan. Tetapi masyarakat menganggap bahwa menang kalah dalam pemilu adalah persoalan demokrasi, tidak lebih.

Di Surabaya, hanya Supporter Persebaya yang seringkali melakukan kerusuhan. Lantas apakah bonek berpotensi kisruh pada saat pilwali surabaya 2010 mendatang? Penulis menganggap bahwa “Bonek“ sudah semakin dewasa, mereka cukup pandai membedakan mana wilayah yang memang harus perlu berkorban dan mana yang tidak. Konyol jika kita berasumsi bahwa bonek bakal kisruh pada pilwali surabaya 2010. Kita juga harus memahami bahwa tingkah laku berlebihan yang dilakukan bonek bukan tanpa sebab. Sistem persepakbolaan nasional yang tidak fair –lah yang menyebabkan pendukung kesebelasan manapun menumpahkan kekecewaan secara berlebihan.

Begitu pula dengan agenda pilwali kedepan. Di manapun potensi kerusuhan masih tetap ada. Tinggal bagaimana seluruh komponen yang terlibat dalam pilwali surabaya 2010 benar-benar menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pilwali yang demokratis sudah pasti akan menutup peluang bagi siapa saja yang kecewa terhadap hasil pilwali. Jika hal itu mampu kita raih, harapan kita bersama, harapan masyarakat kota Surabaya pada pilwali mendatang akan berjalan aman, tertib dan damai.

Dilema Penggusuran Pedagang Kaki Lima

Dimana ada keramaian disana akan muncul peluang untuk mencari nafkah bagi para pedagang. Apapun yang dipasarkan pasti bisa laku terjual, mulai dari barang bekas hingga barang baru yang dipalsukan ataupun barang-barang hasil curian yang bisa didapat dengan sangat mudah dan murah. Sejak awal, munculnya pedagang kaki lima memang sudah sangat mengganggu arus lalu lintas, kebersihan dan pemandangan kota di Surabaya. Bagaimana tidak? Mereka mengambil seluruh area pejalan kaki dan semua tempat yang bisa didirikan sebagai lapak. Dampaknya adalah kesemerawutan disana-sini

Pemda/Pemkot selalu saja mengalami keterlambatan dalam menangani kasus pedagang kaki lima yang sudah menjamur dimana-mana. Tidak ada satupun tindakan pemerintah daerah untuk mencegah sejak dini menjamurnya pedagang kaki lima di Surabaya. Pemerintah daerah baru bertindak setelah terjadi akibat dari menjamurnya para pedagang kaki lima tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemkot tidak dibarengi dengan solusi nyata bagi mereka (pedagang kaki lima), akibatnya adalah setiap dilakukannya penertiban pedagang kaki lima selalu saja terjadi tindakan-tindakan kekerasan (represif), baik itu dari pihak aparat maupun pedagang kaki lima.

Kondisi dilematis ini nampaknya akan selalu terjadi jika tidak dicari akar permasalahannya. Tingginya urbanisasi yang terjadi setiap tahunnya merupakan salah satu faktor yang mendukung bertambahnya populasi di wilayah Surabaya. Persaingan hidup yang cukup ketat, menyebabkan mereka (urban) yang tidak mempunyai bekal dan kemampuan yang cukup akan tersingkir dari persaingan hidup di Surabaya. Dampak lebih lanjutnya adalah, mereka (urban) akan melakukan hal apapun untuk dapat bertahan hidup di Surabaya ini, mulai dari menjadi pedagang, pengamen, pengemis, gelandangan bahkan menjadi perampok. Hal ini tentunya akan menciptakan masalah-masalah baru dan sangat berperan dalam menambah ruwetnya kondisi Kota Pahlawan ini.

Dalam hal menanggulangi masalah urbanisasi dan menjamurnya para pedagang kaki lima di wilayah Surabaya ini, semestinya pemerintah kota bekerjasama dengan Pemda harus melakukan tindakan pencegahan (preventive action) dan melakukan seleksi sejak dini bagi para pendatang baru yang tidak layak untuk tinggal di wilayah Surabaya. Program kembali ke desa yang pernah dilaksanakan oleh mantan gubernur jawa timur Basofi Sudirman merupakan salah cara untuk mengurangi arus urbanisasi. Kalu dulu bisa kenapa sekarang tidak? Barangkali persoalan PKL menjadi 'kewajiban' tersendiri bagi calon walikota Surabaya kedepan.