Meningkatnya golput dalam pileg dan pilpres hampir di sebagian kota/kabupaten beberapa waktu yang lalu tidak mustahil akan memuncak pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Surabaya pada 2010. Kinerja pemerintah, parlemen, dan partai-partai yang masih buruk di tengah berbagai pidato dan jargon tentang keadilan, korupsi, dan pengentasan kemiskinan bisa menjadi faktor penting yang mendorong meluapnya ekspresi kekecewaan masyarakat dalam pemilu.Apalagi jika pilkada/pilwali mendatang tidak menawarkan format partisipasi publik yang lebih baik, mekanisme pencalonan para kandidat yang lebih transparan dan demokratis serta tidak ada jaminan bagi lahirnya elite politik yang lebih bertanggung jawab. Kandidat walikota mendatang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan visi yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Karena haruskah para pemilih digiring ke tempat-tempat pemungutan suara jika setelah pilwali ternyata mereka yang terpilih akhirnya hanya ”berpesta” di atas penderitaan rakyat?
Di sinilah letak pentingya kesadaran elite politik di partai, lembaga perwakilan, dan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Bukan rahasia umum jika kursi kekuasaan (walikota surabaya, pen) selalu menarik keterlibatan tidak hanya level Kota Surabaya, melainkan Provinsi hingga Pusat. Mereka harus sadar bahwa fenomena golput adalah suara protes rakyat yang tak lagi mampu bersuara. Golput bisa mendorong lahirnya sikap pembangkangan dan tindak anarki jika elite politik serta penyelenggara negara tidak cerdas dan tak kunjung becus mengelola republik ini. Pemilihan Walikota Surabaya 2010 mendatang harus memberikan garansi kesejahteraan pada masyarakat kota surabaya, kalau tidak, Golput akan selalu menjadi pilihan rakyat
