KPU Bagikan Buku Perundangan ke PPK dan PPS

Pemilukada Surabaya | Pilwali Surabaya. Setelah menetapkan nomor urut Calon Cawali dan Cawawali Surabaya. KPU Kota Surabaya siap menyebarkan empat buku terkait regulasi Pemilu. Buku perundang-undangan itu akan disebar ke PPK dan PPS di seluruh Surabaya.

Empat buku itu adalah UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah 49/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggara Edward Dewaruci, buku perundangan itu untuk pegangan petugas PPK dan PPS atas penyelenggaraan Pemilukada Surabaya.

”Dalam sosialisasi Pemilukada Surabaya, petugas bisa mengacu pada perundangan yang ada. Dengan begitu, penjelasan yang disampaikan petugas tidak keluar dari lajur hukum yang berlaku,” papar Edward. (windhi). Sumber kpusurabaya.go.id.

Fasum bagi penyandang cacat, PR bagi Kandidat Walikota

Kandidat walikota yang hendak bersaing pada Pilwali Surabaya 2010 mendatang mulai sekarang dapat menginventarisasi ‘masalah-masalah’ yang masih membelenggu Kota Surabaya. Salah satu masalah tersebut adalah fasilitas umum (fasum) yang kurang ramah bagi penyandang cacat. Fasum yang dimaksud seperti pembangunan jalan trotoar yang tidak rata atau naik turun.

Fasum yang ramah terhadap penyandang cacat merupakan bagian dari pelayanan publik kota-kota di banyak negara. Wuri Handayani, dikutip pemilu surabaya [dot] com dari Surabaya Raya, mengatakan bahwa “Pembangunan tata kota di Jawa Timur, Surabaya khususnya, menyulitkan penyandang cacat.”. Ia berharap kelak siapa saja kandidat yang terpilih menjadi Walikota Surabaya periode 2010-2015 adalah orang yang tanggap terhadap nasib penyandang cacat.

Memang benar yang dikatakan oleh Wuri Handayani, bahkan tidak hanya penyandang cacat, fasum yang hendak dibangun pemerintah Kota Surabaya mempertimbangkan faktor kelayakan. Banyak kita temui di ruas-ruas atau jalan-jalan di Surabaya tidak layak untuk dilalui oleh pengguna jalan. Hal ini kiranya menjadi PR sendiri bagi kandidat walikota Surabaya yang akan bersaing lewat Pilwali Surabaya 2010 mendatang. Semoga

Bercermin amuk massa Pilkada Tuban

Tanggal 29 April 2006, kota Tuban dalam keadaan mencekam. Seiring diberlakukannya jam malam untuk menertibkan masyarakat yang melakukan amuk massa saat dilakukan perhitungan suara hasil pilkada untuk memilih bupati Tuban. Amuk massa tersebut terjadi karena"ada isue"temuan terjadi kecurangan penggelembungan suara yang dilakukan oleh pasangan bupati lama [ibu Haeny] yang dijagokan GOLKAR bertarung merebut jabatan Bupati Tuban periode 2006-2010, sedangkan saingannya pasangan H Noor dan Go Tjong Ping dijagokan PKB -PDIP.

Kurang lebih 5 Jam, massa tak terkendali ini menumpahkan akumulasi kemarahan yang diekpresikan lewat tindakan Amuk Massa, Memang mengagetkan terjadinya amuk massa tersebut karena Tuban yang selama ini mendapat julukan kota WALI;secara umum kehidupan sosial rakyatnya adem ayem saja dan penuh toleransi,meskipun sangat jomplang kondisi taraf hidup rakyat kecil yang mayoritas berprofesi sebagai buruh, nelayan dan petani dibanding taraf hidup para elite2 birokratnya yang terlihat WAH banget,apalagi setelah harga BBM naik.

Bagaimana dengan pilkada surabaya tahun 2010 mendatang? Adakah potensi kerusuhan (amuk massa)? Kejadian amuk massa pilkada Tuban sudah 3 tahun yang lalu. Masyarakat Surabaya juga telah melewati serangkaian pemilu; mulai dari Pilgub, Pileg dan Pilpres yang lalu. Dan pada kenyataannya, masyarakat Surabaya melewatinya dengan damai tanpa adanya tumpahan kekecewaan yang berlebihan. Siapapun mungkin bisa kecewa dengan jago yang dipilihnya menelan kekalahan. Tetapi masyarakat menganggap bahwa menang kalah dalam pemilu adalah persoalan demokrasi, tidak lebih.

Di Surabaya, hanya Supporter Persebaya yang seringkali melakukan kerusuhan. Lantas apakah bonek berpotensi kisruh pada saat pilwali surabaya 2010 mendatang? Penulis menganggap bahwa “Bonek“ sudah semakin dewasa, mereka cukup pandai membedakan mana wilayah yang memang harus perlu berkorban dan mana yang tidak. Konyol jika kita berasumsi bahwa bonek bakal kisruh pada pilwali surabaya 2010. Kita juga harus memahami bahwa tingkah laku berlebihan yang dilakukan bonek bukan tanpa sebab. Sistem persepakbolaan nasional yang tidak fair –lah yang menyebabkan pendukung kesebelasan manapun menumpahkan kekecewaan secara berlebihan.

Begitu pula dengan agenda pilwali kedepan. Di manapun potensi kerusuhan masih tetap ada. Tinggal bagaimana seluruh komponen yang terlibat dalam pilwali surabaya 2010 benar-benar menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pilwali yang demokratis sudah pasti akan menutup peluang bagi siapa saja yang kecewa terhadap hasil pilwali. Jika hal itu mampu kita raih, harapan kita bersama, harapan masyarakat kota Surabaya pada pilwali mendatang akan berjalan aman, tertib dan damai.

Dilema Penggusuran Pedagang Kaki Lima

Dimana ada keramaian disana akan muncul peluang untuk mencari nafkah bagi para pedagang. Apapun yang dipasarkan pasti bisa laku terjual, mulai dari barang bekas hingga barang baru yang dipalsukan ataupun barang-barang hasil curian yang bisa didapat dengan sangat mudah dan murah. Sejak awal, munculnya pedagang kaki lima memang sudah sangat mengganggu arus lalu lintas, kebersihan dan pemandangan kota di Surabaya. Bagaimana tidak? Mereka mengambil seluruh area pejalan kaki dan semua tempat yang bisa didirikan sebagai lapak. Dampaknya adalah kesemerawutan disana-sini

Pemda/Pemkot selalu saja mengalami keterlambatan dalam menangani kasus pedagang kaki lima yang sudah menjamur dimana-mana. Tidak ada satupun tindakan pemerintah daerah untuk mencegah sejak dini menjamurnya pedagang kaki lima di Surabaya. Pemerintah daerah baru bertindak setelah terjadi akibat dari menjamurnya para pedagang kaki lima tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemkot tidak dibarengi dengan solusi nyata bagi mereka (pedagang kaki lima), akibatnya adalah setiap dilakukannya penertiban pedagang kaki lima selalu saja terjadi tindakan-tindakan kekerasan (represif), baik itu dari pihak aparat maupun pedagang kaki lima.

Kondisi dilematis ini nampaknya akan selalu terjadi jika tidak dicari akar permasalahannya. Tingginya urbanisasi yang terjadi setiap tahunnya merupakan salah satu faktor yang mendukung bertambahnya populasi di wilayah Surabaya. Persaingan hidup yang cukup ketat, menyebabkan mereka (urban) yang tidak mempunyai bekal dan kemampuan yang cukup akan tersingkir dari persaingan hidup di Surabaya. Dampak lebih lanjutnya adalah, mereka (urban) akan melakukan hal apapun untuk dapat bertahan hidup di Surabaya ini, mulai dari menjadi pedagang, pengamen, pengemis, gelandangan bahkan menjadi perampok. Hal ini tentunya akan menciptakan masalah-masalah baru dan sangat berperan dalam menambah ruwetnya kondisi Kota Pahlawan ini.

Dalam hal menanggulangi masalah urbanisasi dan menjamurnya para pedagang kaki lima di wilayah Surabaya ini, semestinya pemerintah kota bekerjasama dengan Pemda harus melakukan tindakan pencegahan (preventive action) dan melakukan seleksi sejak dini bagi para pendatang baru yang tidak layak untuk tinggal di wilayah Surabaya. Program kembali ke desa yang pernah dilaksanakan oleh mantan gubernur jawa timur Basofi Sudirman merupakan salah cara untuk mengurangi arus urbanisasi. Kalu dulu bisa kenapa sekarang tidak? Barangkali persoalan PKL menjadi 'kewajiban' tersendiri bagi calon walikota Surabaya kedepan.